Partai Demokrat Minta Pempro dan DPRDSU Segera Proses Pembentukan Propinsi Tapanuli - Jakarta (SIB)
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, Ketua Fraksi Partai Demokrat di
DPR RI Syarif Hasan dan Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan sama-sama memandang bahwa usul pembentukan Propinsi Tapanuli sangat layak diwujudkan. Karena itu, Pemerintah Derah Propinsi Sumut (Pempropsu) dan DPRDSU diminta segera memproses pengusulannya ke pemerintah Pusat dengan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.
Sebab, tanpa ada rekomendasi atau usulan dari Pempropsu dan DPRDSU, lembaga atau instansi pemerintahan di Pusat tidak akan bisa menindaklanjutinya. Disamping persyaratan lain, usulan tersebut merupakan dasar utama dan sebagai bahan untuk pembahasan.
“Saya kira, aspirasi atau keinginan masyarakat terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak boleh ditampung apalagi didiamkan, tetapi sebaliknya harus segera di-follow up sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” kata Hadi Utomo kepada delegasi DPD Partai Demokrat Sumut, menjelang acara penutupan Rakernas Partai Demokrat, Sabtu (9/9) di Sahid Jaya Hotel, Jakarta.
Hadir dalam kesempatan tersebut sebagian besar delegasi Sumut yang dipimpin Ketua DPD Palar Nainggolan SH antara lain Tahan M Panggabean, Drs Rachmat Hasibuan, Ir Bangun, Hj Dartatik Damanik, Nurhasanah, Ismail, Ilham Panggabean dan lain-lain.
Juga hadir hampir seluruh Ketua DPC dan Ketua Lembaga Partai Demokrat Sumut, di antaranya Ketua DPC PD Tapteng Tuani Lbn Tobing, Ketua DPC Taput Tongam Lbn Tobing, Ketua DPC Samosir Ober SP. Sagala, Ketua DPC P Siantar RE Siahaan, Ketua DPC Simalungun Jhon Hugo Silalahi dan lain sebagainya.
Hadi Utomo menegaskan, pengurus dan kader Partai Demokrat mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah harus peka terhadap issu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut kondisi dan pertumbuhan ekonomi maupun usulan pembentukan daerah otonom baru.
Pimpinan tertinggi partai yang baru saja merayakan HUT ke 5 tahun ini mengemukakan, salah satu tujuan pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini masih banyak daerah kecamatan, terutama di daerah terpencil yang belum bisa dijangkau pelayanan pemerintahan dengan segera. Ini terkait dengan terbatasnya tenaga maupun karena sarana transportasi yang masih minim.
Makanya, usulan pembentukan Propinsi Tapanuli dinilainya merupakan hal yang wajar. Sebab, berdasarkan masukan yang diterimanya dari berbagai sumber, pembentukan Propinsi Tapanuli memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang sehingga layak untuk diproses lebih lanjut.
Berkaitan dengan itu, Hadi Utomo meminta pengurus dan kader Partai Demokrat di daerah Sumut agar tampil sebagai motor penggerak pembentukan Propinsi Tapanuli. Masalahnya, tujuannya sangat baik, yakni untuk mempercepat laju pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan sejalan pula dengan tema Rakernas PD ke 5, yakni “Bersatu Membangun Negeri”, Hadi Utomo mengharapkan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat agar bersatu padu dengan lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apapun harus dikorbankan demi kepentingan masyarakat banyak, karena Partai Demokrat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan partai, kelompok dan pribadi,” ujar Hadi Utomo serius.
Pernyataan Hadi Utomo tentang dukungan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli juga diamini Ketua Fraksi PD di DPR RI Syarif Hasan, sambil menambahkan supaya DPD PD Sumut mendesak Pempropsu dan DPRDSU memproses pengusulan pembentukan Propinsi Tapanuli.
Usulan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Sumut merupakan persyaratan paling utama” karena usul itulah yang menjadi bahan untuk dibahas di DPR RI,” kata Syarif Hasan sembari menyebutkan, sesuai dengan arahan pimpinan partai dirinya akan meminta semua kader Partai Demokrat di DPR RI agar berjuang optimal merealisasikannya.
Dalam waktu terpisah, Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan menyatakan, jika sudah ada usulan dari Pempropsu dan DPRD setempat, maka Komisi II DPR RI yang antara lain membidangi otonomi daerah akan segera membahasnya bersama-sama dengan pemerintah, cq Depdagri.
“Saya telah menerima masukan dari kader-kader Partai Demokrat, bahwa usulan pembentukan Propinsi Tapanuli betul-betul datang dari bawah,” ujar Mangindaan sambil meminta lembaga dan instansi dari Sumut segera memprosesnya.
Mantan Ketua Umum PSSI dan menyenangi olahraga sepakbola ini mengemukakan, keinginan masyarakat harus ditanggapi secepat mungkin, sehingga hasilnya dapat diketahui masyarakat dengan segera pula.
Menanggapi pernyataan dan arahan dari pimpinan Partai Demokrat, termasuk dari Ketua Fraksi PD di DPR RI dan Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPD PD Sumut Palar Nainggolan menegaskan, pihaknya akan segera mendesak Pempropsu dan DPRDSU supaya memperhatikan masalah itu.
“Sekarang bola sudah berada di tangan Pempropsu dan DPRDSU, dan kita akan memantau perkembangan prosesnya, melalui kader Partai Demokrat yang ada di DPRDSU,” ucap Palar Nainggolan, sembari membenarkan, hatinya cukup bergembira karena aspirasi masyarakat, termasuk dari kader dan simpatisan mendapat tanggapan yang baik dari pimpinan Partai Demokrat.
Ketua DPC PD Taput Tongam Lbn Tobing juga tidak bisa menutup sukacita di hatinya karena pimpinan Partai Demokrat merespon apa yang menjadi cita-cita masyarakat Sumut. “Kita hanya minta supaya Pemda Sumut dan DPRDSU jangan lama-lama lagi memproses masalahnya,” kata Tongam Lbn Tobing sambil menyebutkan, semua arahan dan respon dari pimpinan Partai Demokrat itu akan disosialisasikannya kepada masyarakat di daerah Taput.
Tokoh muda politik yang juga pengusaha ini mengemukakan, sebagai partai yang pro masyarakat, Partai Demokrat akan tampil maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ini sejalan dengan visi dan misi partai yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai, kelompok atau pribadi.
Hal senada juga dikemukakan Ketua DPC PD Samosir Ober SP Sagala, seraya menambahkan, segala arahan yang baik dari pimpinan partai semuanya akan disampaikan kepada masyarakat.
Ia menyatakan, setibanya di daerahnya, dirinya akan memberitahu pengurus dan kader Partai Demokrat di Samosir tentang semua hasil Rakernas, termasuk mengenai pembentukan Propinsi Tapanuli.
Tahan M Panggabean, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam DPD PD Sumut menambahkan, perjuangan masyarakat untuk membentuk Propinsi Tapanuli merupakan pengalaman yang sangat panjang, bahkan sudah begitu banyak panitia yang terbentuk sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota. Hal yang menarik, hari-hari belakangan ini semakin banyak pula yang bergabung dan ikut berjuang, karena dinilai keinginan itu cukup baik demi kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat, panitia yang sudah silih berganti dan elemen masyarakat lainnya perlu diintegrasikan kembali karena semua elemen itu apabila dipadukan akan menjadi kekuatan yang besar dan sangat dahsyat untuk mewujudkan Propinsi Tapanuli maupun untuk membangunnya pasca pembentukan daerah otonom baru.
Masih segar dalam ingatan, pelaksanaan pesta rakyat pada tahun 2002 lalu yang dihadiri ribuan masyarakat. Ketika itu hadir antara lain Panda Nababan dan Prof KT Sirait sebagai anggota DPR RI, dan Tahan M Panggabean sebagai anggota DPRDSU.
“Saat itu semangat masyarakat menggebu-gebu untuk meminta pembentukan Propinsi Tapanuli,” ujar Tahan M Panggabean, sembari mengharapkan agar semangat masyarakat yang meluap-luap itu harus segera diwujudkan. Sebab, kalau tidak, dampaknya akan kurang menguntungkan, baik dalam pemerintahan sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat secara luas. (H1/d)
DPR RI Syarif Hasan dan Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan sama-sama memandang bahwa usul pembentukan Propinsi Tapanuli sangat layak diwujudkan. Karena itu, Pemerintah Derah Propinsi Sumut (Pempropsu) dan DPRDSU diminta segera memproses pengusulannya ke pemerintah Pusat dengan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.
Sebab, tanpa ada rekomendasi atau usulan dari Pempropsu dan DPRDSU, lembaga atau instansi pemerintahan di Pusat tidak akan bisa menindaklanjutinya. Disamping persyaratan lain, usulan tersebut merupakan dasar utama dan sebagai bahan untuk pembahasan.
“Saya kira, aspirasi atau keinginan masyarakat terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak boleh ditampung apalagi didiamkan, tetapi sebaliknya harus segera di-follow up sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” kata Hadi Utomo kepada delegasi DPD Partai Demokrat Sumut, menjelang acara penutupan Rakernas Partai Demokrat, Sabtu (9/9) di Sahid Jaya Hotel, Jakarta.
Hadir dalam kesempatan tersebut sebagian besar delegasi Sumut yang dipimpin Ketua DPD Palar Nainggolan SH antara lain Tahan M Panggabean, Drs Rachmat Hasibuan, Ir Bangun, Hj Dartatik Damanik, Nurhasanah, Ismail, Ilham Panggabean dan lain-lain.
Juga hadir hampir seluruh Ketua DPC dan Ketua Lembaga Partai Demokrat Sumut, di antaranya Ketua DPC PD Tapteng Tuani Lbn Tobing, Ketua DPC Taput Tongam Lbn Tobing, Ketua DPC Samosir Ober SP. Sagala, Ketua DPC P Siantar RE Siahaan, Ketua DPC Simalungun Jhon Hugo Silalahi dan lain sebagainya.
Hadi Utomo menegaskan, pengurus dan kader Partai Demokrat mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah harus peka terhadap issu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut kondisi dan pertumbuhan ekonomi maupun usulan pembentukan daerah otonom baru.
Pimpinan tertinggi partai yang baru saja merayakan HUT ke 5 tahun ini mengemukakan, salah satu tujuan pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini masih banyak daerah kecamatan, terutama di daerah terpencil yang belum bisa dijangkau pelayanan pemerintahan dengan segera. Ini terkait dengan terbatasnya tenaga maupun karena sarana transportasi yang masih minim.
Makanya, usulan pembentukan Propinsi Tapanuli dinilainya merupakan hal yang wajar. Sebab, berdasarkan masukan yang diterimanya dari berbagai sumber, pembentukan Propinsi Tapanuli memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang sehingga layak untuk diproses lebih lanjut.
Berkaitan dengan itu, Hadi Utomo meminta pengurus dan kader Partai Demokrat di daerah Sumut agar tampil sebagai motor penggerak pembentukan Propinsi Tapanuli. Masalahnya, tujuannya sangat baik, yakni untuk mempercepat laju pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan sejalan pula dengan tema Rakernas PD ke 5, yakni “Bersatu Membangun Negeri”, Hadi Utomo mengharapkan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat agar bersatu padu dengan lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apapun harus dikorbankan demi kepentingan masyarakat banyak, karena Partai Demokrat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan partai, kelompok dan pribadi,” ujar Hadi Utomo serius.
Pernyataan Hadi Utomo tentang dukungan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli juga diamini Ketua Fraksi PD di DPR RI Syarif Hasan, sambil menambahkan supaya DPD PD Sumut mendesak Pempropsu dan DPRDSU memproses pengusulan pembentukan Propinsi Tapanuli.
Usulan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Sumut merupakan persyaratan paling utama” karena usul itulah yang menjadi bahan untuk dibahas di DPR RI,” kata Syarif Hasan sembari menyebutkan, sesuai dengan arahan pimpinan partai dirinya akan meminta semua kader Partai Demokrat di DPR RI agar berjuang optimal merealisasikannya.
Dalam waktu terpisah, Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan menyatakan, jika sudah ada usulan dari Pempropsu dan DPRD setempat, maka Komisi II DPR RI yang antara lain membidangi otonomi daerah akan segera membahasnya bersama-sama dengan pemerintah, cq Depdagri.
“Saya telah menerima masukan dari kader-kader Partai Demokrat, bahwa usulan pembentukan Propinsi Tapanuli betul-betul datang dari bawah,” ujar Mangindaan sambil meminta lembaga dan instansi dari Sumut segera memprosesnya.
Mantan Ketua Umum PSSI dan menyenangi olahraga sepakbola ini mengemukakan, keinginan masyarakat harus ditanggapi secepat mungkin, sehingga hasilnya dapat diketahui masyarakat dengan segera pula.
Menanggapi pernyataan dan arahan dari pimpinan Partai Demokrat, termasuk dari Ketua Fraksi PD di DPR RI dan Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPD PD Sumut Palar Nainggolan menegaskan, pihaknya akan segera mendesak Pempropsu dan DPRDSU supaya memperhatikan masalah itu.
“Sekarang bola sudah berada di tangan Pempropsu dan DPRDSU, dan kita akan memantau perkembangan prosesnya, melalui kader Partai Demokrat yang ada di DPRDSU,” ucap Palar Nainggolan, sembari membenarkan, hatinya cukup bergembira karena aspirasi masyarakat, termasuk dari kader dan simpatisan mendapat tanggapan yang baik dari pimpinan Partai Demokrat.
Ketua DPC PD Taput Tongam Lbn Tobing juga tidak bisa menutup sukacita di hatinya karena pimpinan Partai Demokrat merespon apa yang menjadi cita-cita masyarakat Sumut. “Kita hanya minta supaya Pemda Sumut dan DPRDSU jangan lama-lama lagi memproses masalahnya,” kata Tongam Lbn Tobing sambil menyebutkan, semua arahan dan respon dari pimpinan Partai Demokrat itu akan disosialisasikannya kepada masyarakat di daerah Taput.
Tokoh muda politik yang juga pengusaha ini mengemukakan, sebagai partai yang pro masyarakat, Partai Demokrat akan tampil maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ini sejalan dengan visi dan misi partai yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai, kelompok atau pribadi.
Hal senada juga dikemukakan Ketua DPC PD Samosir Ober SP Sagala, seraya menambahkan, segala arahan yang baik dari pimpinan partai semuanya akan disampaikan kepada masyarakat.
Ia menyatakan, setibanya di daerahnya, dirinya akan memberitahu pengurus dan kader Partai Demokrat di Samosir tentang semua hasil Rakernas, termasuk mengenai pembentukan Propinsi Tapanuli.
Tahan M Panggabean, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam DPD PD Sumut menambahkan, perjuangan masyarakat untuk membentuk Propinsi Tapanuli merupakan pengalaman yang sangat panjang, bahkan sudah begitu banyak panitia yang terbentuk sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota. Hal yang menarik, hari-hari belakangan ini semakin banyak pula yang bergabung dan ikut berjuang, karena dinilai keinginan itu cukup baik demi kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat, panitia yang sudah silih berganti dan elemen masyarakat lainnya perlu diintegrasikan kembali karena semua elemen itu apabila dipadukan akan menjadi kekuatan yang besar dan sangat dahsyat untuk mewujudkan Propinsi Tapanuli maupun untuk membangunnya pasca pembentukan daerah otonom baru.
Masih segar dalam ingatan, pelaksanaan pesta rakyat pada tahun 2002 lalu yang dihadiri ribuan masyarakat. Ketika itu hadir antara lain Panda Nababan dan Prof KT Sirait sebagai anggota DPR RI, dan Tahan M Panggabean sebagai anggota DPRDSU.
“Saat itu semangat masyarakat menggebu-gebu untuk meminta pembentukan Propinsi Tapanuli,” ujar Tahan M Panggabean, sembari mengharapkan agar semangat masyarakat yang meluap-luap itu harus segera diwujudkan. Sebab, kalau tidak, dampaknya akan kurang menguntungkan, baik dalam pemerintahan sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat secara luas. (H1/d)
Title : Partai Demokrat Minta Pempro dan DPRDSU Segera Proses Pembentukan Propinsi Tapanuli ► SEOer Mendem ►
URL : http://mixed-corner.blogspot.com/2006/09/partai-demokrat-minta-pempro-dan-dprdsu_10.html
Jangan lupa untuk membagikan artikel Partai Demokrat Minta Pempro dan DPRDSU Segera Proses Pembentukan Propinsi Tapanuli ini jika bermanfaat bagi sobat.
0 komentar | add komentar
Post a Comment