Tujuh Kepala Daerah Tandatangi Persetujuan Siborongborong Ibukota Propinsi Tapanuli - Medan (SIB)
Tujuh Kepala Daerah (KDH) telah menandatangani surat persetujuan menetapkan Siborongborong sebagai ibukota Propinsi Tapanuli. Ketujuh KDH tersebut adalah Bupati Nias Selatan, Bupati Tapanuli Tengah, Walikota Sibolga, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Tobasa, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Samosir.
Surat persetujuan menetapkan Siborongborong sebagai ibukota Propinsi Tapanuli tersebut, telah diserahkan kepada Sekda Propinsi Sumatera Utara H Muhyan Tambuse selaku Ketua Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli, pada rapat bertempat di Aula Kenanga Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (29/9) yang lalu.
Hadir pada rapat tersebut selain anggota-anggota Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli, juga beberapa Bupati/Wakil Bupati dan unsur pimpinan DPRD antara lain Ketua DPRD Nias, Ketua DPRD Nias Selatan, Ketua DPRD Humbahas dan lain-lain.
Sekdapropsu Drs H Muhyan Tambuse yang juga Ketua Panitia Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli mengatakan, inilah saatnya kita diuji apakah Pembentukan Propinsi Tapanuli memperjuangkan kesejahteraan rakyat atau kepentingan elit-elit saja.
“Kalau tujuan pembentukan Propinsi Tapanuli memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tidak perlu mempermasalahkan dimana letak ibukota propinsi. Tidak ada alasan mempermasalahkan ibukota,” ujar Sekdapropsu dengan nada heran.
Bahkan Sekdapropsu yang juga Ketua Anggaran Eksekutif kepada wartawan menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memasukkan anggaran pembentukan Propinsi Tapanuli karena belum terbentuk. Kalau sudah terbentuk, pasti anggarannya akan diperjuangkan dalam RP APBD 2006 ini.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Taput Drs Frans A Sihombing, Wakil Bupati Tobasa Ir Mindo Tua Siagian MS, Wakil Bupati Tapteng Ir Effendy Pohan, Wakil Bupati Samosir Ober SP Sagala, Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa, Syaiful Bahri Hasibuan mewakili Walikota Sibolga, Ketua DPRD Nias M Ingati Nazaro, Ketua DPRD Nisel DR (HC) Hadirat Manao, Ketua DPRD Humbahas B Silaban, M Sitinjak (DPRD Samosir), Wajib Saruksuk (DPRD Sibolga) masing-masing memberikan masukan bagi panitia.
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Tapteng Ir Effendy Pohan dan Syaiful Bahri Hasibuan mewakili Walikota Sibolga menyerahkan dukungan secara tertulis kepada Sekdapropsu Drs H Muhyan Tambuse sedangkan lima daerah lainnya sebelumnya telah menyerahkannya kepada panitia.
Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao menyerukan kepada peserta rapat, tidak perlu ragu dan dipersoalkan tentang ibukota Propinsi Tapanuli. Yang penting bagaimana Propinsi Tapanuli dapat terwujud. Katanya, dulu pemekaran Nisel banyak yang menentang bahkan pemerintah pun menjadi lawan termasuk penentuan ibukotanya, tapi sekarang tidak masalah lagi. “Yang penting terbentuk dulu Propinsi Tapanuli, kalau sudah terbentuk kita lihat dimana yang lebih layak menjadi ibukota. Masalah ibukota bisa kita pindahkan nanti seperti dulu Indonesia ibukotanya pernah dipindahkan ke Yogya tapi bisa dialihkan kembali ke Jakarta,” ujarnya.
Wakil Bupati Tobasa Ir Mindo Tua Siagian MS meminta agar semangat pemekaran tetap dijaga. Sedangkan Ketua DPRD Humbahas berjanji akan berbuat yang terbaik bagi pembentukan Propinsi Tapanuli.
Rapat Panitia Gabungan Propinsi Tapanuli ini juga turut dihadiri anggota-anggota DPRDSU Ir GM Chandra Panggabean, Elbiner Silitonga, Eron Lumbangaol, Aliozisokhi Fau SPd, Asisten Tatapraja Setdapropsu Drs Edward Simanjuntak MM, Ketua Bappedasu Drs RE Nainggolan MM, Kepala Bainprom Drs Gandhi D Tambunan MSi, Kepala Badan Litbang Propsu Ir Syarifullah Harahap MSi, Kadis Pertambangan dan Energi Propsu Ir Washington Tambunan, Kakesbang Linmas Propsu Edi Aman Saragi SE MBA, Bukit Tambunan. DR (HC) Manaor Silitonga, Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar, Drs Nurdin Manurung, Sanggam SH Bakkara, KCT Sianturi, Japansen Sinaga SH, Roida Nababan dan Sabungan Siregar.
Parameter
Sebelumnya Ir Hasudungan Butar-butar di hadapan peserta rapat memaparkan parameter dan analisis penentuan calon ibukota Propinsi Tapanuli. Disebutkan, Siborongborong menduduki ranking tertinggi dari lima parameter/indikator yang ditetapkan, menyusul Sibolga dan Pandan sebagai calon ibukota Propinsi Tapanuli dari 10 kabupaten/kota.
Dari analisis ilmiah yang dipaparkan, Siborongborong memiliki rentang kendali jarak rata-rata 119,40 Km dan rentang kendali waktu 238.00 menit ke ibukota propinsi, menyusul Sibolga 132.60 Km dan 263.00 menit dan Pandan 141.78 Km dan 279.00 menit.
Ketersediaan lahan merupakan penentu dalam pengembangan suatu kota sebagai pusat pemerintahan karena lahan tempat dilakukannya berbagai aktivitas pembangunan mulai dari pembangunan perkantoran, perumahan, fasilitas umum dan sosial. Pusat pemerintahan kota saja membutuhkan lahan yang cukup luas seperti Sibolga yang hanya 1.077 Ha, Tebing Tinggi 3.799 Ha, Tanjungbalai 6.052 Ha, Pematangsiantar 7.999 Ha, Binjai 9.033 Ha dan Padangsidempuan 14.000 Ha. Dari data tersebut Kota Sibolga merupakan kota terkecil.
Sementara Siborongborong sebagai calon ibukota memiliki lahan yang cukup luas dengan kondisi topografi yang relatif datar dengan titik fokus di Silangit sehingga kalau dikembangkan relatif tidak mengganggu ekosistem yang lama. Jika calon ibukota Propinsi Tapanuli dalam perkembangan ke depan agar dapat mengikuti/mengimbangi ibukota propinsi induk dalam hal ini Kota Medan yang luas lahannya 25.000 Ha. Dalam penyediaan lahan di Siborongborong telah mendapat dukungan dari Pemkab/DPRD Taput.
Berdasarkan hasil analisis terhadap ke lima parameter/indikator penetapan calon ibukota Propinsi Tapanuli disimpulkan, Kota Siborongborong dinilai lebih layak jadi ibukota propinsi menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan Tapteng dengan PLTU Labuhan Angin sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kota Sibolga menjadi pusat perdagangan.
Sosialisasi
Sementara itu, Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli tanggal 3-4 Oktober akan melakukan sosialisasi ke Dairi dan Pakpak Bharat yang difasilitasi oleh KDH-nya. (A12/d)
Sumber: Harian SIB Online, 2 Oktober 2006
Surat persetujuan menetapkan Siborongborong sebagai ibukota Propinsi Tapanuli tersebut, telah diserahkan kepada Sekda Propinsi Sumatera Utara H Muhyan Tambuse selaku Ketua Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli, pada rapat bertempat di Aula Kenanga Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (29/9) yang lalu.
Hadir pada rapat tersebut selain anggota-anggota Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli, juga beberapa Bupati/Wakil Bupati dan unsur pimpinan DPRD antara lain Ketua DPRD Nias, Ketua DPRD Nias Selatan, Ketua DPRD Humbahas dan lain-lain.
Sekdapropsu Drs H Muhyan Tambuse yang juga Ketua Panitia Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli mengatakan, inilah saatnya kita diuji apakah Pembentukan Propinsi Tapanuli memperjuangkan kesejahteraan rakyat atau kepentingan elit-elit saja.
“Kalau tujuan pembentukan Propinsi Tapanuli memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tidak perlu mempermasalahkan dimana letak ibukota propinsi. Tidak ada alasan mempermasalahkan ibukota,” ujar Sekdapropsu dengan nada heran.
Bahkan Sekdapropsu yang juga Ketua Anggaran Eksekutif kepada wartawan menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memasukkan anggaran pembentukan Propinsi Tapanuli karena belum terbentuk. Kalau sudah terbentuk, pasti anggarannya akan diperjuangkan dalam RP APBD 2006 ini.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Taput Drs Frans A Sihombing, Wakil Bupati Tobasa Ir Mindo Tua Siagian MS, Wakil Bupati Tapteng Ir Effendy Pohan, Wakil Bupati Samosir Ober SP Sagala, Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa, Syaiful Bahri Hasibuan mewakili Walikota Sibolga, Ketua DPRD Nias M Ingati Nazaro, Ketua DPRD Nisel DR (HC) Hadirat Manao, Ketua DPRD Humbahas B Silaban, M Sitinjak (DPRD Samosir), Wajib Saruksuk (DPRD Sibolga) masing-masing memberikan masukan bagi panitia.
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Tapteng Ir Effendy Pohan dan Syaiful Bahri Hasibuan mewakili Walikota Sibolga menyerahkan dukungan secara tertulis kepada Sekdapropsu Drs H Muhyan Tambuse sedangkan lima daerah lainnya sebelumnya telah menyerahkannya kepada panitia.
Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao menyerukan kepada peserta rapat, tidak perlu ragu dan dipersoalkan tentang ibukota Propinsi Tapanuli. Yang penting bagaimana Propinsi Tapanuli dapat terwujud. Katanya, dulu pemekaran Nisel banyak yang menentang bahkan pemerintah pun menjadi lawan termasuk penentuan ibukotanya, tapi sekarang tidak masalah lagi. “Yang penting terbentuk dulu Propinsi Tapanuli, kalau sudah terbentuk kita lihat dimana yang lebih layak menjadi ibukota. Masalah ibukota bisa kita pindahkan nanti seperti dulu Indonesia ibukotanya pernah dipindahkan ke Yogya tapi bisa dialihkan kembali ke Jakarta,” ujarnya.
Wakil Bupati Tobasa Ir Mindo Tua Siagian MS meminta agar semangat pemekaran tetap dijaga. Sedangkan Ketua DPRD Humbahas berjanji akan berbuat yang terbaik bagi pembentukan Propinsi Tapanuli.
Rapat Panitia Gabungan Propinsi Tapanuli ini juga turut dihadiri anggota-anggota DPRDSU Ir GM Chandra Panggabean, Elbiner Silitonga, Eron Lumbangaol, Aliozisokhi Fau SPd, Asisten Tatapraja Setdapropsu Drs Edward Simanjuntak MM, Ketua Bappedasu Drs RE Nainggolan MM, Kepala Bainprom Drs Gandhi D Tambunan MSi, Kepala Badan Litbang Propsu Ir Syarifullah Harahap MSi, Kadis Pertambangan dan Energi Propsu Ir Washington Tambunan, Kakesbang Linmas Propsu Edi Aman Saragi SE MBA, Bukit Tambunan. DR (HC) Manaor Silitonga, Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar, Drs Nurdin Manurung, Sanggam SH Bakkara, KCT Sianturi, Japansen Sinaga SH, Roida Nababan dan Sabungan Siregar.
Parameter
Sebelumnya Ir Hasudungan Butar-butar di hadapan peserta rapat memaparkan parameter dan analisis penentuan calon ibukota Propinsi Tapanuli. Disebutkan, Siborongborong menduduki ranking tertinggi dari lima parameter/indikator yang ditetapkan, menyusul Sibolga dan Pandan sebagai calon ibukota Propinsi Tapanuli dari 10 kabupaten/kota.
Dari analisis ilmiah yang dipaparkan, Siborongborong memiliki rentang kendali jarak rata-rata 119,40 Km dan rentang kendali waktu 238.00 menit ke ibukota propinsi, menyusul Sibolga 132.60 Km dan 263.00 menit dan Pandan 141.78 Km dan 279.00 menit.
Ketersediaan lahan merupakan penentu dalam pengembangan suatu kota sebagai pusat pemerintahan karena lahan tempat dilakukannya berbagai aktivitas pembangunan mulai dari pembangunan perkantoran, perumahan, fasilitas umum dan sosial. Pusat pemerintahan kota saja membutuhkan lahan yang cukup luas seperti Sibolga yang hanya 1.077 Ha, Tebing Tinggi 3.799 Ha, Tanjungbalai 6.052 Ha, Pematangsiantar 7.999 Ha, Binjai 9.033 Ha dan Padangsidempuan 14.000 Ha. Dari data tersebut Kota Sibolga merupakan kota terkecil.
Sementara Siborongborong sebagai calon ibukota memiliki lahan yang cukup luas dengan kondisi topografi yang relatif datar dengan titik fokus di Silangit sehingga kalau dikembangkan relatif tidak mengganggu ekosistem yang lama. Jika calon ibukota Propinsi Tapanuli dalam perkembangan ke depan agar dapat mengikuti/mengimbangi ibukota propinsi induk dalam hal ini Kota Medan yang luas lahannya 25.000 Ha. Dalam penyediaan lahan di Siborongborong telah mendapat dukungan dari Pemkab/DPRD Taput.
Berdasarkan hasil analisis terhadap ke lima parameter/indikator penetapan calon ibukota Propinsi Tapanuli disimpulkan, Kota Siborongborong dinilai lebih layak jadi ibukota propinsi menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan Tapteng dengan PLTU Labuhan Angin sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kota Sibolga menjadi pusat perdagangan.
Sosialisasi
Sementara itu, Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli tanggal 3-4 Oktober akan melakukan sosialisasi ke Dairi dan Pakpak Bharat yang difasilitasi oleh KDH-nya. (A12/d)
Sumber: Harian SIB Online, 2 Oktober 2006
Title : Tujuh Kepala Daerah Tandatangi Persetujuan Siborongborong Ibukota Propinsi Tapanuli ► SEOer Mendem ►
URL : http://mixed-corner.blogspot.com/2006/10/tujuh-kepala-daerah-tandatangi_2.html
Jangan lupa untuk membagikan artikel Tujuh Kepala Daerah Tandatangi Persetujuan Siborongborong Ibukota Propinsi Tapanuli ini jika bermanfaat bagi sobat.
0 komentar | add komentar
Post a Comment