Gerakan Progresif Dalam Delapan Soal - Coen Husain Pontoh
Pengantar
Pembaca sekalian yang budiman, pada Juni lalu, situs weblog IndoPROGRESS berusia satu tahun. Dalam usianya yang masih belajar merangkak itu, tidak kurang dari 150 artikel yang ditulis kalangan progresif di weblog ini.
Ratusan artikel itu mengulas beragam tema dari beragam sudut pandang. Mulai dari masalah globalisasi, militerisme, gerakan perempuan, gerakan buruh, gerakan tani, masalah sosial-budaya, hingga isu-isu internasional. Nah, menyambut satu tahun usianya itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajukan semacam rangkuman tentang delapan soal yang dihadapi gerakan progresif di Indonesia. Kedelapan soal ini merupakan abstraksi dan generalisasi dari ratusan artikel yang tampil di IndoPROGRESS. Karena merupakan abstraksi dan generalisasi, kedelapan soal ini tidak menyentuh soal-soal praktis dan konkret yang dihadapi.
Inilah kedelapan soal itu:
ui name='more'>Pertama: Pembagian Kerja Internasional yang Timpang
Gerakan progresif di Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia, menghadapi kenyataan dimana perekonomian negaranya begitu lemah, kecil, dan tergantung pada perekonomian negara-negara kapitalis maju. Ketergantungan itu secara jelas tampak pada sektor alat-alat produksi: modal, teknologi, harga, pasar, dan rasa. Akibat dari hubungan yang timpang ini, negara-negara Dunia Ketiga tidak bisa melepaskan dirinya dari belenggu keterbelakangan.
Yang menyesakkan, ketergantungan dan keterbelakangan ini, secara sengaja dan sistematis didesain oleh negara-negara kapitalis maju. Artikel Martin Manurung dan Mohammed Ikhwan, dengan sangat jernih menjelaskan bagaimana ketimpangan itu didesain, bagaimana ia bekerja, dan bagaimana dengan struktur yang timpang seperti itu negara-negara kapitalis maju tetap terus menancapkan dominasinya.
Hasilnya, sejarah orde baru dan keturunannya yang bercokol saat ini, gagal dalam meningkatkan standar hidup rakyat yang layak. Kemiskinan, kesenjangan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, penetrasi asing, eksploitasi buruh-tani, dan pencaplokan sumberdaya alam, merupakan ciri yang melekat yang membentuk postur Indonesia saat ini. Selain itu, dalam struktur pembagian kerja internasional yang tidak adil ini, kita hanya menjadi pemain yang pasif dalam percaturan ekonomi-politik global. Bahkan, dalam derajat tertentu, sistem ekonomi dan politiknya diarahkan oleh negara-negara kapitalis maju.
Tentu saja, negara-negara kapitalis maju itu bukan sekumpulan negara yang homogen, statis, dan tanpa konflik. Tetapi, secara umum dinamika atau konflik di antara mereka senantiasa berujung pada dilestarikannya sistem pembagian kerja yang timpang itu. Lebih-lebih pasca runtuhnya rejim birokratik-sentralis Uni Sovyet dan negara-negara satelitnya, dinamika yang terjadi di negara-negara kapitalis maju amat bergantung pada dinamika ekonomi-politik Amerika Serikat, sebagai satu-satunya hegemon.
Kedua, Keadilan Sosial vs Pertumbuhan Ekonomi
Dalam sistem ekonomi-politik yang kapitalistik-neoliberal saat ini, ketergantungan dan keterbelakangan itu juga terjadi pada level domestik. Terjadi kesenjangan antara sektor jasa, industri, dan pertanian; kesenjangan antara satu pulau dengan pulau lainnya; serta, kesenjangan kota dan desa.
Seturut masalah di atas, gerakan progresif secara organik dituntut untuk mengubah sistem pembagian kerja internasional dan nasional yang timpang itu. Kondisi keterbelakangan dan ketertindasan, sering menjadi senjata ampuh untuk membangun sentimen dan solidaritas gerakan tapi, kondisi itu juga merupakan pemicu banyak kegagalan gerakan progresif dalam membangun kekuatannya.
Mengabaikan kenyataan ini, gerakan progresif akan senantiasa terkungkung dalam lingkaran setan keterbelakangan. Dalam konteks ini, isu sentral gerakan progresif adalah bagaimana mentransformasikan struktur ekonomi-politik yang timpang tersebut, dan mengorientasikannya pada pemenuhan kebutuhan mayoritas. Konkretnya, bagaimana menghapuskan ketergantungan terhadap alat-alat produksi dari luar, dan menciptakan desain ekonomi yang menjamin terwujudnya keadilan sosial. Masalah keadilan sosial ini sangatlah esensial, ia merupakan batu pijak, tujuan, dan tolak ukur keberhasilan gerakan progresif. Itu sebabnya, lebih dari sekadar retorika, yang terutama adalah bagaimana mewujudkannya dalam praktek untuk kemudian melembagakannya sehingga kelak menjadi model pembangunan di luar kuasa kapitalisme-neoliberal.
Dalam isu ini, gerakan progresif berhadapan dengan dua pilihan yang dilematis: keadilan sosial vs pertumbuhan ekonomi. Mungkinkah keadilan sosial diwujudkan tanpa pertumbuhan ekonomi? Mungkinkah keadilan sosial di wujudkan dalam sistem ekonomi yang tertutup? Tak banyak contoh dimana tanpa pertumbuhan ekonomi terwujud keadilan sosial. Apanya yang mau dibagi? Dalam bahasa Michael Gorbachev, hanya pasarlah satu-satunya institusi yang bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan rakyat, yang bisa mendistribusikan kemakmuran secara adil, menjamin hak-hak sosial, dan memperkuat kebebasan dan demokrasi. Dogma ini pula yang dianut Cina, yang membuatnya berpaling ke jalan kapitalis.
Tetapi, jika keadilan sosial merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi, artinya lingkaran setan ketergantungan terhadap alat-alat produksi dari luar, dan keterbelakangan tetap lestari. Sebagai contoh, rejim pertumbuhan pastilah membutuhkan investasi (modal, teknologi, dan pasar) yang dikuasai oleh negara-negara kapitalis maju. Dan ini berarti kita terus melekatkan diri pada sistem pembagian kerja yang timpang itu. Salah satu resep yang ditawarkan adalah melakukan pinjaman yang selektif, dimana investasi yang dibutuhkan hanya diperuntukkan pada sektor dimana kita tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya, serta pada sektor yang mampu menumbuhkan daya produksi yang tinggi. Tetapi, ini mengandaikan kita memiliki posisi tawar yang setara dengan negara kapitalis maju, sesuatu yang tidak memiliki landasan ekonomi-politik yang nyata.
Ketiga, Lemahnya penguasaan teknik
Dampak lain dari struktur pembagian kerja yang tidak adil itu, adalah terbentuknya struktur masyarakat yang piramid di negara-negara berkembang. Sebagaimana diulas dengan baik oleh Noer Fauzi, dalam kasus Hernando de Soto, segelintir elit yang terdidik, yang memiliki kemampuan teknik, dengan modal yang mencukupi membuatnya sanggup membangun jaringan dan aliansi dengan elit-elit di negara-negara kapitalis maju. Mereka ini menjadi penghubung, penyambung, penyalur, dan pelaksana gagasan dan praktek ekonomi-politik negara-negara kapitalis maju di negara kapitalis terbelakang.
Itu sebabnya, dari kalangan ini sulit diharapkan tumbuh berkembang ide-ide progresif. Bagi mereka, yang progresif itu adalah yang berlangsung di negara-negara kapitalis maju. Jalan kemajuan adalah jalan yang sebelumnya ditempuh oleh negara-negara kapitalis maju. De te fabula narratur. Yang berlawan terhadap jalan itu, identik dengan tradisionalisme, fundamentalisme, reaksioner, dan utopia, yang semuanya itu menyebabkan negara-negara berkembang tetap terkungkung dalam sangkar besi keterbelakangan.
Namun demikian, ada juga sebagian dari kalangan elit terdidik ini yang mampu mengambil jalan berbeda. Tapi, jumlah mereka terlalu kecil dan posisinya berada di pinggiran. Yang paling meresahkan dari struktur masyarakat piramid ini, sebagian besar rakyat hanya menjadi konsumen ide dan produk sosial. Mereka tidak terlibat dalam proses produksi pengetahuan dan keahlian teknik, sehingga akibatnya mereka sangat lemah dalam penguasaan teknik. Keadaan ini merupakan tantangan yang tidak ringan bagi gerakan progresif yakni, ketika struktur dan jaringan kerja semakin canggih dan kompleks.
Keempat, Dominasi Budaya
Lebih dari masa-masa sebelumnya, gerakan progresif saat ini menghadapi serbuan informasi yang sarat kandungan nilai dan sikap budaya negara-negara kapitalis maju. Seperti di ranah ekonomi-politik, di ruang ini negara-negara kapitalis terbelakang hanya menjadi konsumen, dengan daya serap dan imitasi yang tinggi. Bahkan, seperti ditulis Fahmi Panimbang, dominasi budaya ini merupakan hasil kerja yang disengaja, dalam apa yang disebut kebijakan soft power.
Dalam ranah ini, dunia tampak begitu paradoks: dekat dan intim sekaligus berjarak. Antara berita dan propaganda tak terbedakan, fakta dan rumor membaur, sehingga tak lagi jelas apakah realitas yang membentuk persepsi ataukah persepsi yang membentuk realitas. Masalah ini dengan sangat menarik dibahas oleh Yanuar Nugroho, dimana menurutnya, teknologi informasi telah menjadi medium pembentuk kesadaran, pengetahuan, insting, dan bahkan isi suka-duka kita. Secara ideologis Royspeta Abimanyu, mengatakan, serbuan informasi itu telah menyebabkan massa rakyat terbenam dalam kesadaran palsu. Keadaan ini menyebabkan rakyat tidak mengenali lagi kepentingan obyektif kelasnya, dan selanjutnya menghalanginya dalam merepresentasikan dirinya sesuai dengan kepentingan kelasnya.
Iklan restoran waralaba McDonald bernilai milyaran dollar, misalnya, sanggup mengubah citarasa, pola makan, dan gaya hidup mereka yang tinggal di Bekasi. Mereka merasa belum modern jika tidak mencicipi makanan produk McDonald, tak peduli apa yang terjadi di balik pintu makanan cepat saji tersebut. Di sini yang terjadi, realitas dibentuk oleh persepsi.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan “alternatif budaya apa yang ditawarkan gerakan progresif? Adakah model busana, tayangan televisi, pola makan, jenis berita yang progresif?” Ataukah itu semua sesuatu yang netral, bergantung pada siapa yang memiliki dan mengendalikan, sehingga duduk soalnya bukan pada produk tapi pada produser? Gerakan progresif sungguh-sungguh tak bisa mengelak dari masalah ini, jika ingin bersikukuh pada salah satu landasan teoritiknya, “realitas yang membentuk kesadaran.”
Kelima, Sentralisme dan Demokrasi
Di kalangan gerakan progresif, isu tentang sentralisme dan demokrasi tak ada habis-habisnya dibicarakan. Dalam masyarakat berstruktur piramid, merupakan sebuah khayalan jika seluruh rakyat tertindas bergerak menuntut hak-haknya dan berlawan terhadap keadaan yang menindasnya. Senyatanya, lebih banyak yang pasif ketimbang yang aktif, lebih banyak potensi perlawanan ketimbang aktualitas perlawanan.
Di sisi lain, kapitalisme tidak tampil dalam satu wajah yang tunggal. Ia adalah Rahwana yang Dasamuka. Kapitalisme tidak melulu masalah eksploitasi buruh dengan sistem kerja yang lentur itu. Kapitalisme juga adalah budaya massa yang muncul di televisi, film-film, buku, internet, dsb. Itu sebabnya ia diterima oleh mayoritas yang tertindas dalam wujud yang yang berbeda-beda, dan melahirkan respon yang berbeda-beda pula. Misalnya, ada yang melihat kondisi keterbelakangan kita saat ini sebagai bagian dari konspirasi Yahudi-Kristen-Barat. Maka responnya kemudian adalah membentuk dan memperkuat sentimen dan solidaritas non Yahudi-Kristen-Barat.
Itu sebabnya, kebutuhan akan lokomotif gerakan perlawanan merupakan sesuatu yang niscaya. Biasanya, mereka datang dari lapis masyarakat yang terdidik, yang bergerak berdasarkan dorongan kepentingan mayoritas. Menurut kalangan ini, keresahan rakyat haruslah diorganisasikan, diarahkan, dan dipimpin secara politik, organisasi dan ideologi. Kecuali Komune Paris yang berumur pendek, tidak ada kemenangan yang muncul secara spontan, belum pernah ada ceritanya mayoritas yang berserak-serak memenangkan pertempurannya melawan legiun-legiun kapitalis yang terorganisasikan dengan sangat rapi dan bersenjata. Sejarah revolusi, adalah sejarah yang dipimpin oleh minoritas kalangan terdidik.
Tetapi, dari sini juga berawal pertanyaan tentang bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, bagaimana agar demokrasi tetap terjaga dan semakin berkembang? Intinya, bagaimana rakyat menjadi penentu atas kehidupannya sendiri. Dari sejarah gerakan progresif sendiri kita belajar, bagaimana lapisan terdidik yang berkesadaran kelas itu pada akhirnya menjadi sekumpulan birokrat dan organisasinya menjadi terbirokratisasi, sehingga menyebabkan sentralisme lebih kuat dan mendominasi demokrasi. Organisasi bukan lagi menjadi wadah artikulasi kepentingan rakyat tapi, menjadi mesin propaganda elite; politik berubah dari jalan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan; sementara ideologi telah menjadi dogma yang membius ketimbang sebagai pisau analisis yang tajam dalam membedah masalah sosial.
Keenam, berlanjutnya politik yang anti-politik
Ketika kita berbicara mengenai keterbelakangan yang menghinggapi bangsa Indonesia, itu tidak hanya bermakna keterbelakangan ekonomi tapi, juga keterbelakangan politik: absennya keterlibatan rakyat dalam proses politik formal, ketiadaan tradisi demokrasi, serta penindasan fisik dan mental terhadap kalangan oposisi.
Represi politik ini, untuk periode waktu tertentu, membuat rejim kediktatoran sukses meredam gejolak sosial melalui politik tangan besi, hegemoni, dan kooptasi. Tapi, di bawah permukaan, polarisasi sosial yang berujung konflik berdarah panas bergejolak, yang kemudian meledak pada masa transisi.
Hasilnya, masa transisi dari kediktatoran menuju demokrasi, berdampak pada eforia politik yang tidak jarang anti politik. Keresahan rakyat sebagai akibat penindasan kediktatoran yang membaur dengan harapan besar akan situasi yang lebih baik di masa transisi, sulit terjembatani. Akibatnya, di masa transisi kita tidak hanya menonton parade aspirasi rakyat yang sadar politik tapi juga, seringkali rakyat menyalurkan aspirasi politiknya dalam bentuk yang anti politik: premanisme dan kekerasan. Di masa transisi ini, rakyat juga sering hanya menjadi obyek kepentingan elite, sekadar menjadi sumber dukungan dan legitimasi kepentingannya. Tulisan Arianto Sangadji, memaparkan sisik-melik keterlibatan elite ini dalam kasus Poso. Pada kasus-kasus tertentu, massa rakyat ini digiring menjadi anti pergerakan progresif.
Kondisi ini menyebabkan rakyat memandang politik sebagai sesuatu yang kotor, najis, yang tidak memberikan keuntungan apapun bagi mereka. Di masa transisi, apatisme yang telah disebar bibitnya sejak masa orde baru, kini tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Apatisme ini membuahkan hasilnya dengan segera, rekonsolidasi kekuatan reaksioner, yang salah satu wujudnya adalah pembodohan massal melalui pelarangan dan pembakaran buku-buku sejarah yang tidak mencantumkan kata PKI pada frasa G30S. Keadaan ini tentu saja menyulitkan pembangunan gerakan progresif, karena tanpa dukungan aktif massa rakyat, gerakan progresif ibarat buih di tengah samudra lepas.
Ketujuh, masalah kekuasaan negara
Dalam soal ini, gerakan progresif di Indonesia terbelah dalam dua kutub besar: pertama, mereka yang menjauh dari negara; dan kedua, mereka yang melihat kekuasaan negara tetap merupakan instrumen yang efektif dalam merealisasikan alternatif-alternatif pemikiran di luar dominasi kapitalisme-neoliberal.
Kalangan pertama berpandangan bahwa, lokus-lokus kekuasaan kini tidak lagi berporos pada dua sisi negara dan pasar tapi, juga menempati wilayah masyarakat sipil. Itu sebabnya, perjuangan untuk merealisasikan gagasan-gagasan alternatif tidak mesti harus melalui instrumen kekuasaan negara, terlebih di era globalisasi saat ini kekuasaan negara telah begitu tergerus bahkan tinggal sebagai penjaga malam. Lebih jauh, mereka berpandangan bahwa negara dalam banyak hal tumbuh menjadi parasit karena wataknya yang birokratis dan militeristik.
Sementara kelompok kedua melihat, dalam masa kapitalisme-neoliberal ini justru peran negara semakin dominan. Tidak pernah ada kebijakan neoliberal – katakanlah kebijakan privatisasi - yang efektif di lapangan tanpa menggunakan instrumen kekuasaan negara. Sebaliknya, tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan adanya kekuatan lain di luar negara yang sanggup membatasi pergerakan kapital. Itu sebabnya, menurut kelompok ini, sikap menjauh dari negara tidak banyak membantu dalam memajukan ide dan praktek gerakan progresif. Bahkan, sebaliknya, hanya memberi peluang kepada oligarki kapital untuk secara leluasa beroperasi secara “sah.”
Kedelapan, perang dan imperialisme
Masalah lain yang tak kalah pentingnya dihadapai kalangan progresif adalah soal perang dan imperialisme. Sejarah negara-negara pasca kolonial menunjukkan, setiap muncul gagasan-gagasan dan praktek-praktek ekonomi-politik di luar kuasa kapitalisme, selalu berhadapan dengan ancaman boikot, intimidasi, dan agresi dari negara-negara kapitalis maju. Di sini kita secara khusus menyebut Amerika Serikat, sebagai aktor utamanya.
Ancaman perang dan imperialisme ini telah menyebabkan negara-negara yang menerapkan eksperimen alternatif, harus membagi fokus dan konsentrasi kerjanya di antara tuntutan untuk memenuhi tujuan-tujuan progresif yang dicanangkannya (keadilan ekonomi, demokrasi dan partisipasi), dengan tuntutan mendesak untuk mengamankan keberlangsungan rejim baru. Dalam situasi ini, misalnya, prioritas untuk pembangunan ekonomi boleh jadi dikalahkan oleh tuntutan untuk pembangunan angkatan bersenjata yang kuat, guna menghadapi agresi dari luar. Atau, misalnya tuntutan untuk demokratisasi politik dikalahkan oleh kebutuhan untuk mobilisasi dan sentralisasi komando demi menghadapi perang. Insiatif dan aspirasi dari bawah ditundukkan atas nama disiplin dan kesatuan tindakan. Tenaga-tenaga kerja produktif, yang semestinya dikerahkan untuk membangun sentra-sentra ekonomi dan fasilitas kebutuhan publik, harus dikerahkan ke garis depan medan pertempuran.
Inilah misalnya, yang dialami Nikaragua. Seperti yang diulas Coen Husain Pontoh, perang melawan Contra yang didukung penuh AS, menyebabkan rejim progresif Sandinista, harus mengubah prioritas-prioritas dan janji-janji pembangunan yang dicanangkannya di masa-masa awal kepemimpinannya. Akibatnya, legitimasi dan popularitas rejim Sandinista, berangsur-angsur tergerus hingga akhirnya luntur. Bukan hanya akibat perang dan imperialisme tapi, juga akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan fisik rakyat.
Pada masa sekarang ini, seperti ditulis dengan jernih oleh Vedi R. Hadiz, “Perang melawan terorisme” misalnya, telah memengaruhi konstelasi kekuasaan dan kepentingan di banyak negeri Asia, yang berdampak buruk pada kekuatan pendukung demokrasi. Yang menguat belakangan ini, demikian Hadiz, malah sejumlah kepentingan yang justru paling anti-demokrasi di sejumlah negeri Asia. Penguatan itu terjadi, karena keberadaan mereka memenuhi sebagian dari kebutuhan spesifik dari proses globalisasi ekonomi neoliberal pada fase sekarang. Suatu kebutuhan yang sulit dipenuhi sepenuhnya melalui mekanisme pasar semata dan daya ‘pendisplinan’ intrinsik dari modal finansial. Pemenuhan kebutuhan tersebut, semakin memerlukan kebijaksanaan koersif yang terbuka, untuk menjamin akses dan kontrol pada pasar-pasar tertentu serta, sumber daya alam yang semakin langka seperti, minyak.
Perang dan imperialisme juga menyebabkan gerakan progresif harus menempatkan kepentingan semua golongan di atas kepentingan khusus rakyat pekerja. Pada tahap ini, kekaburan program, inkonsistensi tindakan sungguh-sungguh menjadi tantangan yang tidak mudah diatasi.***
Pengantar
Pembaca sekalian yang budiman, pada Juni lalu, situs weblog IndoPROGRESS berusia satu tahun. Dalam usianya yang masih belajar merangkak itu, tidak kurang dari 150 artikel yang ditulis kalangan progresif di weblog ini.
Ratusan artikel itu mengulas beragam tema dari beragam sudut pandang. Mulai dari masalah globalisasi, militerisme, gerakan perempuan, gerakan buruh, gerakan tani, masalah sosial-budaya, hingga isu-isu internasional. Nah, menyambut satu tahun usianya itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajukan semacam rangkuman tentang delapan soal yang dihadapi gerakan progresif di Indonesia. Kedelapan soal ini merupakan abstraksi dan generalisasi dari ratusan artikel yang tampil di IndoPROGRESS. Karena merupakan abstraksi dan generalisasi, kedelapan soal ini tidak menyentuh soal-soal praktis dan konkret yang dihadapi.
Inilah kedelapan soal itu:
ui name='more'>Pertama: Pembagian Kerja Internasional yang Timpang
Gerakan progresif di Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia, menghadapi kenyataan dimana perekonomian negaranya begitu lemah, kecil, dan tergantung pada perekonomian negara-negara kapitalis maju. Ketergantungan itu secara jelas tampak pada sektor alat-alat produksi: modal, teknologi, harga, pasar, dan rasa. Akibat dari hubungan yang timpang ini, negara-negara Dunia Ketiga tidak bisa melepaskan dirinya dari belenggu keterbelakangan.
Yang menyesakkan, ketergantungan dan keterbelakangan ini, secara sengaja dan sistematis didesain oleh negara-negara kapitalis maju. Artikel Martin Manurung dan Mohammed Ikhwan, dengan sangat jernih menjelaskan bagaimana ketimpangan itu didesain, bagaimana ia bekerja, dan bagaimana dengan struktur yang timpang seperti itu negara-negara kapitalis maju tetap terus menancapkan dominasinya.
Hasilnya, sejarah orde baru dan keturunannya yang bercokol saat ini, gagal dalam meningkatkan standar hidup rakyat yang layak. Kemiskinan, kesenjangan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, penetrasi asing, eksploitasi buruh-tani, dan pencaplokan sumberdaya alam, merupakan ciri yang melekat yang membentuk postur Indonesia saat ini. Selain itu, dalam struktur pembagian kerja internasional yang tidak adil ini, kita hanya menjadi pemain yang pasif dalam percaturan ekonomi-politik global. Bahkan, dalam derajat tertentu, sistem ekonomi dan politiknya diarahkan oleh negara-negara kapitalis maju.
Tentu saja, negara-negara kapitalis maju itu bukan sekumpulan negara yang homogen, statis, dan tanpa konflik. Tetapi, secara umum dinamika atau konflik di antara mereka senantiasa berujung pada dilestarikannya sistem pembagian kerja yang timpang itu. Lebih-lebih pasca runtuhnya rejim birokratik-sentralis Uni Sovyet dan negara-negara satelitnya, dinamika yang terjadi di negara-negara kapitalis maju amat bergantung pada dinamika ekonomi-politik Amerika Serikat, sebagai satu-satunya hegemon.
Kedua, Keadilan Sosial vs Pertumbuhan Ekonomi
Dalam sistem ekonomi-politik yang kapitalistik-neoliberal saat ini, ketergantungan dan keterbelakangan itu juga terjadi pada level domestik. Terjadi kesenjangan antara sektor jasa, industri, dan pertanian; kesenjangan antara satu pulau dengan pulau lainnya; serta, kesenjangan kota dan desa.
Seturut masalah di atas, gerakan progresif secara organik dituntut untuk mengubah sistem pembagian kerja internasional dan nasional yang timpang itu. Kondisi keterbelakangan dan ketertindasan, sering menjadi senjata ampuh untuk membangun sentimen dan solidaritas gerakan tapi, kondisi itu juga merupakan pemicu banyak kegagalan gerakan progresif dalam membangun kekuatannya.
Mengabaikan kenyataan ini, gerakan progresif akan senantiasa terkungkung dalam lingkaran setan keterbelakangan. Dalam konteks ini, isu sentral gerakan progresif adalah bagaimana mentransformasikan struktur ekonomi-politik yang timpang tersebut, dan mengorientasikannya pada pemenuhan kebutuhan mayoritas. Konkretnya, bagaimana menghapuskan ketergantungan terhadap alat-alat produksi dari luar, dan menciptakan desain ekonomi yang menjamin terwujudnya keadilan sosial. Masalah keadilan sosial ini sangatlah esensial, ia merupakan batu pijak, tujuan, dan tolak ukur keberhasilan gerakan progresif. Itu sebabnya, lebih dari sekadar retorika, yang terutama adalah bagaimana mewujudkannya dalam praktek untuk kemudian melembagakannya sehingga kelak menjadi model pembangunan di luar kuasa kapitalisme-neoliberal.
Dalam isu ini, gerakan progresif berhadapan dengan dua pilihan yang dilematis: keadilan sosial vs pertumbuhan ekonomi. Mungkinkah keadilan sosial diwujudkan tanpa pertumbuhan ekonomi? Mungkinkah keadilan sosial di wujudkan dalam sistem ekonomi yang tertutup? Tak banyak contoh dimana tanpa pertumbuhan ekonomi terwujud keadilan sosial. Apanya yang mau dibagi? Dalam bahasa Michael Gorbachev, hanya pasarlah satu-satunya institusi yang bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan rakyat, yang bisa mendistribusikan kemakmuran secara adil, menjamin hak-hak sosial, dan memperkuat kebebasan dan demokrasi. Dogma ini pula yang dianut Cina, yang membuatnya berpaling ke jalan kapitalis.
Tetapi, jika keadilan sosial merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi, artinya lingkaran setan ketergantungan terhadap alat-alat produksi dari luar, dan keterbelakangan tetap lestari. Sebagai contoh, rejim pertumbuhan pastilah membutuhkan investasi (modal, teknologi, dan pasar) yang dikuasai oleh negara-negara kapitalis maju. Dan ini berarti kita terus melekatkan diri pada sistem pembagian kerja yang timpang itu. Salah satu resep yang ditawarkan adalah melakukan pinjaman yang selektif, dimana investasi yang dibutuhkan hanya diperuntukkan pada sektor dimana kita tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya, serta pada sektor yang mampu menumbuhkan daya produksi yang tinggi. Tetapi, ini mengandaikan kita memiliki posisi tawar yang setara dengan negara kapitalis maju, sesuatu yang tidak memiliki landasan ekonomi-politik yang nyata.
Ketiga, Lemahnya penguasaan teknik
Dampak lain dari struktur pembagian kerja yang tidak adil itu, adalah terbentuknya struktur masyarakat yang piramid di negara-negara berkembang. Sebagaimana diulas dengan baik oleh Noer Fauzi, dalam kasus Hernando de Soto, segelintir elit yang terdidik, yang memiliki kemampuan teknik, dengan modal yang mencukupi membuatnya sanggup membangun jaringan dan aliansi dengan elit-elit di negara-negara kapitalis maju. Mereka ini menjadi penghubung, penyambung, penyalur, dan pelaksana gagasan dan praktek ekonomi-politik negara-negara kapitalis maju di negara kapitalis terbelakang.
Itu sebabnya, dari kalangan ini sulit diharapkan tumbuh berkembang ide-ide progresif. Bagi mereka, yang progresif itu adalah yang berlangsung di negara-negara kapitalis maju. Jalan kemajuan adalah jalan yang sebelumnya ditempuh oleh negara-negara kapitalis maju. De te fabula narratur. Yang berlawan terhadap jalan itu, identik dengan tradisionalisme, fundamentalisme, reaksioner, dan utopia, yang semuanya itu menyebabkan negara-negara berkembang tetap terkungkung dalam sangkar besi keterbelakangan.
Namun demikian, ada juga sebagian dari kalangan elit terdidik ini yang mampu mengambil jalan berbeda. Tapi, jumlah mereka terlalu kecil dan posisinya berada di pinggiran. Yang paling meresahkan dari struktur masyarakat piramid ini, sebagian besar rakyat hanya menjadi konsumen ide dan produk sosial. Mereka tidak terlibat dalam proses produksi pengetahuan dan keahlian teknik, sehingga akibatnya mereka sangat lemah dalam penguasaan teknik. Keadaan ini merupakan tantangan yang tidak ringan bagi gerakan progresif yakni, ketika struktur dan jaringan kerja semakin canggih dan kompleks.
Keempat, Dominasi Budaya
Lebih dari masa-masa sebelumnya, gerakan progresif saat ini menghadapi serbuan informasi yang sarat kandungan nilai dan sikap budaya negara-negara kapitalis maju. Seperti di ranah ekonomi-politik, di ruang ini negara-negara kapitalis terbelakang hanya menjadi konsumen, dengan daya serap dan imitasi yang tinggi. Bahkan, seperti ditulis Fahmi Panimbang, dominasi budaya ini merupakan hasil kerja yang disengaja, dalam apa yang disebut kebijakan soft power.
Dalam ranah ini, dunia tampak begitu paradoks: dekat dan intim sekaligus berjarak. Antara berita dan propaganda tak terbedakan, fakta dan rumor membaur, sehingga tak lagi jelas apakah realitas yang membentuk persepsi ataukah persepsi yang membentuk realitas. Masalah ini dengan sangat menarik dibahas oleh Yanuar Nugroho, dimana menurutnya, teknologi informasi telah menjadi medium pembentuk kesadaran, pengetahuan, insting, dan bahkan isi suka-duka kita. Secara ideologis Royspeta Abimanyu, mengatakan, serbuan informasi itu telah menyebabkan massa rakyat terbenam dalam kesadaran palsu. Keadaan ini menyebabkan rakyat tidak mengenali lagi kepentingan obyektif kelasnya, dan selanjutnya menghalanginya dalam merepresentasikan dirinya sesuai dengan kepentingan kelasnya.
Iklan restoran waralaba McDonald bernilai milyaran dollar, misalnya, sanggup mengubah citarasa, pola makan, dan gaya hidup mereka yang tinggal di Bekasi. Mereka merasa belum modern jika tidak mencicipi makanan produk McDonald, tak peduli apa yang terjadi di balik pintu makanan cepat saji tersebut. Di sini yang terjadi, realitas dibentuk oleh persepsi.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan “alternatif budaya apa yang ditawarkan gerakan progresif? Adakah model busana, tayangan televisi, pola makan, jenis berita yang progresif?” Ataukah itu semua sesuatu yang netral, bergantung pada siapa yang memiliki dan mengendalikan, sehingga duduk soalnya bukan pada produk tapi pada produser? Gerakan progresif sungguh-sungguh tak bisa mengelak dari masalah ini, jika ingin bersikukuh pada salah satu landasan teoritiknya, “realitas yang membentuk kesadaran.”
Kelima, Sentralisme dan Demokrasi
Di kalangan gerakan progresif, isu tentang sentralisme dan demokrasi tak ada habis-habisnya dibicarakan. Dalam masyarakat berstruktur piramid, merupakan sebuah khayalan jika seluruh rakyat tertindas bergerak menuntut hak-haknya dan berlawan terhadap keadaan yang menindasnya. Senyatanya, lebih banyak yang pasif ketimbang yang aktif, lebih banyak potensi perlawanan ketimbang aktualitas perlawanan.
Di sisi lain, kapitalisme tidak tampil dalam satu wajah yang tunggal. Ia adalah Rahwana yang Dasamuka. Kapitalisme tidak melulu masalah eksploitasi buruh dengan sistem kerja yang lentur itu. Kapitalisme juga adalah budaya massa yang muncul di televisi, film-film, buku, internet, dsb. Itu sebabnya ia diterima oleh mayoritas yang tertindas dalam wujud yang yang berbeda-beda, dan melahirkan respon yang berbeda-beda pula. Misalnya, ada yang melihat kondisi keterbelakangan kita saat ini sebagai bagian dari konspirasi Yahudi-Kristen-Barat. Maka responnya kemudian adalah membentuk dan memperkuat sentimen dan solidaritas non Yahudi-Kristen-Barat.
Itu sebabnya, kebutuhan akan lokomotif gerakan perlawanan merupakan sesuatu yang niscaya. Biasanya, mereka datang dari lapis masyarakat yang terdidik, yang bergerak berdasarkan dorongan kepentingan mayoritas. Menurut kalangan ini, keresahan rakyat haruslah diorganisasikan, diarahkan, dan dipimpin secara politik, organisasi dan ideologi. Kecuali Komune Paris yang berumur pendek, tidak ada kemenangan yang muncul secara spontan, belum pernah ada ceritanya mayoritas yang berserak-serak memenangkan pertempurannya melawan legiun-legiun kapitalis yang terorganisasikan dengan sangat rapi dan bersenjata. Sejarah revolusi, adalah sejarah yang dipimpin oleh minoritas kalangan terdidik.
Tetapi, dari sini juga berawal pertanyaan tentang bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, bagaimana agar demokrasi tetap terjaga dan semakin berkembang? Intinya, bagaimana rakyat menjadi penentu atas kehidupannya sendiri. Dari sejarah gerakan progresif sendiri kita belajar, bagaimana lapisan terdidik yang berkesadaran kelas itu pada akhirnya menjadi sekumpulan birokrat dan organisasinya menjadi terbirokratisasi, sehingga menyebabkan sentralisme lebih kuat dan mendominasi demokrasi. Organisasi bukan lagi menjadi wadah artikulasi kepentingan rakyat tapi, menjadi mesin propaganda elite; politik berubah dari jalan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan; sementara ideologi telah menjadi dogma yang membius ketimbang sebagai pisau analisis yang tajam dalam membedah masalah sosial.
Keenam, berlanjutnya politik yang anti-politik
Ketika kita berbicara mengenai keterbelakangan yang menghinggapi bangsa Indonesia, itu tidak hanya bermakna keterbelakangan ekonomi tapi, juga keterbelakangan politik: absennya keterlibatan rakyat dalam proses politik formal, ketiadaan tradisi demokrasi, serta penindasan fisik dan mental terhadap kalangan oposisi.
Represi politik ini, untuk periode waktu tertentu, membuat rejim kediktatoran sukses meredam gejolak sosial melalui politik tangan besi, hegemoni, dan kooptasi. Tapi, di bawah permukaan, polarisasi sosial yang berujung konflik berdarah panas bergejolak, yang kemudian meledak pada masa transisi.
Hasilnya, masa transisi dari kediktatoran menuju demokrasi, berdampak pada eforia politik yang tidak jarang anti politik. Keresahan rakyat sebagai akibat penindasan kediktatoran yang membaur dengan harapan besar akan situasi yang lebih baik di masa transisi, sulit terjembatani. Akibatnya, di masa transisi kita tidak hanya menonton parade aspirasi rakyat yang sadar politik tapi juga, seringkali rakyat menyalurkan aspirasi politiknya dalam bentuk yang anti politik: premanisme dan kekerasan. Di masa transisi ini, rakyat juga sering hanya menjadi obyek kepentingan elite, sekadar menjadi sumber dukungan dan legitimasi kepentingannya. Tulisan Arianto Sangadji, memaparkan sisik-melik keterlibatan elite ini dalam kasus Poso. Pada kasus-kasus tertentu, massa rakyat ini digiring menjadi anti pergerakan progresif.
Kondisi ini menyebabkan rakyat memandang politik sebagai sesuatu yang kotor, najis, yang tidak memberikan keuntungan apapun bagi mereka. Di masa transisi, apatisme yang telah disebar bibitnya sejak masa orde baru, kini tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Apatisme ini membuahkan hasilnya dengan segera, rekonsolidasi kekuatan reaksioner, yang salah satu wujudnya adalah pembodohan massal melalui pelarangan dan pembakaran buku-buku sejarah yang tidak mencantumkan kata PKI pada frasa G30S. Keadaan ini tentu saja menyulitkan pembangunan gerakan progresif, karena tanpa dukungan aktif massa rakyat, gerakan progresif ibarat buih di tengah samudra lepas.
Ketujuh, masalah kekuasaan negara
Dalam soal ini, gerakan progresif di Indonesia terbelah dalam dua kutub besar: pertama, mereka yang menjauh dari negara; dan kedua, mereka yang melihat kekuasaan negara tetap merupakan instrumen yang efektif dalam merealisasikan alternatif-alternatif pemikiran di luar dominasi kapitalisme-neoliberal.
Kalangan pertama berpandangan bahwa, lokus-lokus kekuasaan kini tidak lagi berporos pada dua sisi negara dan pasar tapi, juga menempati wilayah masyarakat sipil. Itu sebabnya, perjuangan untuk merealisasikan gagasan-gagasan alternatif tidak mesti harus melalui instrumen kekuasaan negara, terlebih di era globalisasi saat ini kekuasaan negara telah begitu tergerus bahkan tinggal sebagai penjaga malam. Lebih jauh, mereka berpandangan bahwa negara dalam banyak hal tumbuh menjadi parasit karena wataknya yang birokratis dan militeristik.
Sementara kelompok kedua melihat, dalam masa kapitalisme-neoliberal ini justru peran negara semakin dominan. Tidak pernah ada kebijakan neoliberal – katakanlah kebijakan privatisasi - yang efektif di lapangan tanpa menggunakan instrumen kekuasaan negara. Sebaliknya, tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan adanya kekuatan lain di luar negara yang sanggup membatasi pergerakan kapital. Itu sebabnya, menurut kelompok ini, sikap menjauh dari negara tidak banyak membantu dalam memajukan ide dan praktek gerakan progresif. Bahkan, sebaliknya, hanya memberi peluang kepada oligarki kapital untuk secara leluasa beroperasi secara “sah.”
Kedelapan, perang dan imperialisme
Masalah lain yang tak kalah pentingnya dihadapai kalangan progresif adalah soal perang dan imperialisme. Sejarah negara-negara pasca kolonial menunjukkan, setiap muncul gagasan-gagasan dan praktek-praktek ekonomi-politik di luar kuasa kapitalisme, selalu berhadapan dengan ancaman boikot, intimidasi, dan agresi dari negara-negara kapitalis maju. Di sini kita secara khusus menyebut Amerika Serikat, sebagai aktor utamanya.
Ancaman perang dan imperialisme ini telah menyebabkan negara-negara yang menerapkan eksperimen alternatif, harus membagi fokus dan konsentrasi kerjanya di antara tuntutan untuk memenuhi tujuan-tujuan progresif yang dicanangkannya (keadilan ekonomi, demokrasi dan partisipasi), dengan tuntutan mendesak untuk mengamankan keberlangsungan rejim baru. Dalam situasi ini, misalnya, prioritas untuk pembangunan ekonomi boleh jadi dikalahkan oleh tuntutan untuk pembangunan angkatan bersenjata yang kuat, guna menghadapi agresi dari luar. Atau, misalnya tuntutan untuk demokratisasi politik dikalahkan oleh kebutuhan untuk mobilisasi dan sentralisasi komando demi menghadapi perang. Insiatif dan aspirasi dari bawah ditundukkan atas nama disiplin dan kesatuan tindakan. Tenaga-tenaga kerja produktif, yang semestinya dikerahkan untuk membangun sentra-sentra ekonomi dan fasilitas kebutuhan publik, harus dikerahkan ke garis depan medan pertempuran.
Inilah misalnya, yang dialami Nikaragua. Seperti yang diulas Coen Husain Pontoh, perang melawan Contra yang didukung penuh AS, menyebabkan rejim progresif Sandinista, harus mengubah prioritas-prioritas dan janji-janji pembangunan yang dicanangkannya di masa-masa awal kepemimpinannya. Akibatnya, legitimasi dan popularitas rejim Sandinista, berangsur-angsur tergerus hingga akhirnya luntur. Bukan hanya akibat perang dan imperialisme tapi, juga akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan fisik rakyat.
Pada masa sekarang ini, seperti ditulis dengan jernih oleh Vedi R. Hadiz, “Perang melawan terorisme” misalnya, telah memengaruhi konstelasi kekuasaan dan kepentingan di banyak negeri Asia, yang berdampak buruk pada kekuatan pendukung demokrasi. Yang menguat belakangan ini, demikian Hadiz, malah sejumlah kepentingan yang justru paling anti-demokrasi di sejumlah negeri Asia. Penguatan itu terjadi, karena keberadaan mereka memenuhi sebagian dari kebutuhan spesifik dari proses globalisasi ekonomi neoliberal pada fase sekarang. Suatu kebutuhan yang sulit dipenuhi sepenuhnya melalui mekanisme pasar semata dan daya ‘pendisplinan’ intrinsik dari modal finansial. Pemenuhan kebutuhan tersebut, semakin memerlukan kebijaksanaan koersif yang terbuka, untuk menjamin akses dan kontrol pada pasar-pasar tertentu serta, sumber daya alam yang semakin langka seperti, minyak.
Perang dan imperialisme juga menyebabkan gerakan progresif harus menempatkan kepentingan semua golongan di atas kepentingan khusus rakyat pekerja. Pada tahap ini, kekaburan program, inkonsistensi tindakan sungguh-sungguh menjadi tantangan yang tidak mudah diatasi.***
Title : Gerakan Progresif Dalam Delapan Soal ► SEOer Mendem ►
URL : https://mixed-corner.blogspot.com/2007/08/gerakan-progresif-dalam-delapan-soal_12.html
Jangan lupa untuk membagikan artikel Gerakan Progresif Dalam Delapan Soal ini jika bermanfaat bagi sobat.
0 komentar | add komentar
Post a Comment