23 Kota/Kabupaten di Aceh-Nias Dapat Jaringan Internet Tanpa Kabel -
Banda Aceh (Analisa)
Badan Pelaksana BRR Aceh-Nias akan membangun infrastruktur jaringan internet tanpa kabel (wireless) di 23 kota/kabupaten di Aceh dan Nias. Program ini dimulai pertengahan tahun ini ditargetkan selesai awal 2007 sehingga Aceh.
Jurubicara BRR, Mirza Keumala, mengatakan, jika ini terwujud akan menjadi cyber province pertama di Indonesia. Pembangunan internet tanpa kabel ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dalam waktu singkat, terutama yang terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias.
Masyarakat juga diharapkan bisa ikut berperan aktif memberi informasi sekaligus mengawasi kinerja semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi di kedua daerah ini.
“Ini diharapkan akan mendorong terciptanya transparansi informasi kepada publik,” ujar Mirza Keumala dalam siaran pers BRR, Jumat (20/1).
Selain itu, tambah Mirza, koneksi internet juga sekaligus mengganti infrastruktur telekomunikasi konvensional yang rusak akibat bencana.
Lagipula, komunikasi konvensional cukup mahal, sehingga membatasi kebutuhan koordinasi, sementara intensitasnya cenderung meningkat seiring percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana.
Banda Aceh (Analisa)
Badan Pelaksana BRR Aceh-Nias akan membangun infrastruktur jaringan internet tanpa kabel (wireless) di 23 kota/kabupaten di Aceh dan Nias. Program ini dimulai pertengahan tahun ini ditargetkan selesai awal 2007 sehingga Aceh.
Jurubicara BRR, Mirza Keumala, mengatakan, jika ini terwujud akan menjadi cyber province pertama di Indonesia. Pembangunan internet tanpa kabel ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dalam waktu singkat, terutama yang terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias.
Masyarakat juga diharapkan bisa ikut berperan aktif memberi informasi sekaligus mengawasi kinerja semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi di kedua daerah ini.
“Ini diharapkan akan mendorong terciptanya transparansi informasi kepada publik,” ujar Mirza Keumala dalam siaran pers BRR, Jumat (20/1).
Selain itu, tambah Mirza, koneksi internet juga sekaligus mengganti infrastruktur telekomunikasi konvensional yang rusak akibat bencana.
Lagipula, komunikasi konvensional cukup mahal, sehingga membatasi kebutuhan koordinasi, sementara intensitasnya cenderung meningkat seiring percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana.
PERTAMA
Di lingkungan pemerintahan, diharapkan dapat mendorong pelayanan publik yang lebih baik sekaligus menciptakan good governance berbasis teknologi informasi. Dengan adanya fasilitas ini, akhir 2006 Aceh akan menjadi provinsi cyber dan itu yang pertama di Indonesia.
Dari sisi pengembangan masyarakat, fasilitas ini juga dapat digunakan untuk merangsang percepatan pertumbuhan ekonomi, penyebaran ilmu dan teknologi serta peningkatan mutu pendidikan.
Ini akan sinergis dengan peningkatan mutu pendidikan. Diharapkan akan ada percepatan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan generasi muda, khususnya dunia pendidikan dengan adanya metode pendidikan baru yang lebih efisien.
Mirza tidak menampik kemungkinan dampak negatif akibat akses informasi tak terbatas. Namun, distorsi informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui internet dapat dicegah melalui teknologi filtering.
“Kita juga akan akan dilakukan sosialisasi agar masyarakat mampu memilah informasi yang didapatkan, bermanfaat atau tidak,” jelasnya.
Jaringan internet tanpa kabel ini menggunakan Very Small Apperture Terminal (VSAT) Single Carrier Per Channel (SCPC) sebagai jaringan tulang punggung.
Selain bisa menjangkau seluruh area di Aceh dan Nias, investasi yang dibutuhkan lebih murah dibandingkan infrastruktur telekomunikasi konvensional.
Sedangkan untuk distribusi domestik di tingkat lokal menggunakan Wifi (wireless fidelity) yang bekerja di frekuensi 2.4 Ghz. Frekuensi ini bebas lisensi sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005.
Wifi adalah standar teknologi dunia yang berkualitas dan mampu menjangkau hingga radius 5 kilometer. Wifi juga terbukti handal saat diterapkan di wilayah bencana yang fasilitasnya serba terbatas.
Untuk membangun sistem Internet Wireless Local Loop dibutuhkan lebih dari 125 orang dengan prioritas tenaga lokal dalam pengoperasiannya. Kepada mereka akan diberikan pelatihan. Setelah masa tugas BRR berakhir pada 2009, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda NAD.
Saat ini, diperkirakan jumlah pengguna internet di Aceh dan Nias mencapai 100 ribu orang. Jika program ini selesai dibangun, jumlah itu diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 500 ribu pengguna. (irn)
Di lingkungan pemerintahan, diharapkan dapat mendorong pelayanan publik yang lebih baik sekaligus menciptakan good governance berbasis teknologi informasi. Dengan adanya fasilitas ini, akhir 2006 Aceh akan menjadi provinsi cyber dan itu yang pertama di Indonesia.
Dari sisi pengembangan masyarakat, fasilitas ini juga dapat digunakan untuk merangsang percepatan pertumbuhan ekonomi, penyebaran ilmu dan teknologi serta peningkatan mutu pendidikan.
Ini akan sinergis dengan peningkatan mutu pendidikan. Diharapkan akan ada percepatan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan generasi muda, khususnya dunia pendidikan dengan adanya metode pendidikan baru yang lebih efisien.
Mirza tidak menampik kemungkinan dampak negatif akibat akses informasi tak terbatas. Namun, distorsi informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui internet dapat dicegah melalui teknologi filtering.
“Kita juga akan akan dilakukan sosialisasi agar masyarakat mampu memilah informasi yang didapatkan, bermanfaat atau tidak,” jelasnya.
Jaringan internet tanpa kabel ini menggunakan Very Small Apperture Terminal (VSAT) Single Carrier Per Channel (SCPC) sebagai jaringan tulang punggung.
Selain bisa menjangkau seluruh area di Aceh dan Nias, investasi yang dibutuhkan lebih murah dibandingkan infrastruktur telekomunikasi konvensional.
Sedangkan untuk distribusi domestik di tingkat lokal menggunakan Wifi (wireless fidelity) yang bekerja di frekuensi 2.4 Ghz. Frekuensi ini bebas lisensi sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005.
Wifi adalah standar teknologi dunia yang berkualitas dan mampu menjangkau hingga radius 5 kilometer. Wifi juga terbukti handal saat diterapkan di wilayah bencana yang fasilitasnya serba terbatas.
Untuk membangun sistem Internet Wireless Local Loop dibutuhkan lebih dari 125 orang dengan prioritas tenaga lokal dalam pengoperasiannya. Kepada mereka akan diberikan pelatihan. Setelah masa tugas BRR berakhir pada 2009, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda NAD.
Saat ini, diperkirakan jumlah pengguna internet di Aceh dan Nias mencapai 100 ribu orang. Jika program ini selesai dibangun, jumlah itu diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 500 ribu pengguna. (irn)
Sumber: Analisa Online, 21 Januari 2006
Title : 23 Kota/Kabupaten di Aceh-Nias Dapat Jaringan Internet Tanpa Kabel ► SEOer Mendem ►
URL : https://mixed-corner.blogspot.com/2006/01/23-kotakabupaten-di-aceh-nias-dapat_21.html
Jangan lupa untuk membagikan artikel 23 Kota/Kabupaten di Aceh-Nias Dapat Jaringan Internet Tanpa Kabel ini jika bermanfaat bagi sobat.
0 komentar | add komentar
Post a Comment